Pro – kontra terhadap perlunya un dangundang khusus perkelapa sawitan masih terus terjadi. Setidak nya hal itu mengemuka pada diskusi “Pe ngaruh RUU Perkelapasawitan terhadap Inisiatif Pemerintah dalam Pengelolaan Berkelanjutan” yang digelar Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) di Jakarta (26/1). Tampil dalam acara itu, Daniel Johan (Wakil Ketua Komisi IV DPR); Dedi Junaedi (Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil PerkebunanP2HP, Kementan); Agus Purnomo (Golden-Agri Resources) dan Edi Su hardi (Indonesian Growers Caucus) mewakili pengusaha sawit; Herry Purnomo (Center for International Forestry Research-CIFOR); Henri Subagiyo (Indo nesian Center for Environmental Law-ICEL); dan Marselinus Andri (Satuan Pekerja Kelapa Sawit).

Mengatur yang Ilegal

Menurut Daniel Johan, Rencana Undang-Undang Perkelapasawitan (RUU PKS) inisiatif DPR ini membawa tiga semangat. “Pertama, di bidang sosial ekonomi. Kita ingin memastikan RUU ini menjamin kesejahteraan petani, mening katkan devisa negara dan memajukan pereko nomian dalam negeri.

Kami lebih memprioritaskan PMDN sehingga ada serangkaian pasal yang memberikan insentif. Kedua, meningkatkan profesionalitas, kualitas perusahaan, dan seluruh sektor terkait dengan kelapa sawit mulai dari hulu sampai hilir,” urai Daniel. Ketiga, RUU menjadi solusi atas karutmarutnya perizinan dan menjadi payung hukum bagi seluruh peraturan. “Kita ingin memberikan jalan keluar khusus bagi apa yang kita sebut sebagai perkebunan ilegal. Minimal sekitar 5 juta ha, bahkan ada yang menyebut 10 juta ha masuk kategori ilegal,” tandas anggota Fraksi PKB yang mengantongi data otentik dari Kementerian Kehutanan ini.

Perkebunan tersebut berada di kawasan hutan produksi sehingga dikategorikan ile gal. Keberadaan kebun ilegal ini merugikan negara karena pemiliknya tidak mem bayar Hak Guna Usaha (HGU) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang senilai paling tidak Rp5 triliun per tahun. “Setelah pelaksanaan RUU ini, kita berharap pengusaha bisa tidur enak, tidak ada masalah lagi. Masyarakat tentu paling diuntung kan dan negara tidak kehilangan pen dapatan,” papar wakil rakyat Kali mantan Barat itu.